Home › All posts
BLANTERTOKOv105
5037142594700907850
BUKU KARYA DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021

Pada tanggal 22 Januari 2022, Fakultas Hukum Universitas Jember melaunching 12 buku karangan dosen dan berkolaborasi dengan ahli hukum di Indonnesia. Buku yang dilaunching terdiri dari :

1. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi karangan Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., dkk.
       Link order : unej.id/karyadosen01

2. Terorisme di Indonesia karangan I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D, dkk.
       Pre Order

3. Hukum Perkebunan : Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia karangan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.
       Link order : unej.id/karyadosen03

4. Filsafat Hukum : Teori Hukum Kepemilikan karangan Dr. A’an Efendi, S.H., M.H., dkk.
       Link order : unej.id/karyadosen04

5. Hukum Perdata : Hukum tentang Orang karangan Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum
       Link order : unej.id/karyadosen05

6. Hak Kekayaan Intelektual karangan Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.
       Link order : unej.id/karyadosen06

7. Pilar-Pilar Hukum Perikatan karangan Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
       Link order : unej.id/karyadosen07

8. Integrasi Ilmu Kedokteran Forensik karangan Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., dkk.
       Link order : unej.id/karyadosen08

9. Hukum Lingkungan dan Perkembangannya di Indonesia karangan Rosita Indrayati, S.H., M.H., dkk.
       Link order : unej.id/karyadosen09

10. Mahkamah Konstitusi dan Negara Hukum Pancasila karangan Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H., dkk.
       Pre Order

11. BPJS Ketenagakerjaan karangan Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., dkk.
       Link order : unej.id/karyadosen11

12. Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar karangan Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., dkk.
       Pre Order

Seluruh buku dapat diorder melalui link yang telah disediakan. 

Hukum Perdagangan Internasional - Huala Adolf

Hukum Perdagangan Internasional - Huala Adolf

Rp. 71.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : RAJAWALI
PENULIS : HUALA ADOLF
HALAMAN : 240 hlm

SINOPSIS
Salah satu alasan semakin diperlukannya hukum perdagangan internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan – kebijakan dan praktik – praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perdagangan internasional. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atas referensi di bidang Hukum Perdagangan Intenasional, khususnya bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan ekonomi, serta pengusaha.
Pokok - Pokok Hukum Dagang - Zaeni Assyhadie, dkk.

Pokok - Pokok Hukum Dagang - Zaeni Assyhadie, dkk.

Rp. 115.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : RAJAWALI
PENULIS : ZAENI ASSYAHADIE, dkk.
HALAMAN : 348 hlm

SINOPSIS
Hukum Dagang merupakan mata kuliah pokok dan wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum se Indonesia. Meskipun istilah “dagang” sendiri tidak dijumpai lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sebagai asal-muasal munculnya istilah “Hukum Dagang”, namun mata kuliah Hukum Dagang masih tetap ada berdampingan dengan mata kuliah Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis. Oleh karena itu, sekarang amat sangat banyak buku-buku literatur Hukum Dagang yang disusun oleh para sarjana (pakar), para praktisi dan pengajar dengan sistematik yang berbeda satu sama lain, tergantung dari keinginan dan silabi yang ada di Perguruan Tinggi/Fakultasnya masing-masing. Buku ini disusun dengan memperhatikan silabi (Satuan Acara Perkuliahan) di Fakultas Hukum-Fakultas Hukum yang ada, sehingga sistematika yang termuat dalam buku ini diupayakan mewakili dan merangkum silabi (Satuan Acara Perkuliahan) tersebut.
Hukum Perbankan - Santosa Sembiring

Hukum Perbankan - Santosa Sembiring

Rp. 78.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : MANDAR MAJU
PENULIS : SENTOSA SEMBIRING
HALAMAN : 378 hlm

SINOPSIS
BANK sebagai lembaga intermediasi dalam dekade terakhir ini, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat semakin dibutuhkan. Untuk mengikuti dinamika masyarakat, berbagai peraturan di bidang perbankan pun diamandemenkan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Yang menarik dari Undang-Undang Bank Indonesia ini adalah keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral ditempatkan sebagai Lembaga Negara Independen. Untuk itu, Bank Indonesia diberi kewenangan dalam menerbitkan peraturan yang terkait dengan perbankan yang dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sebagai tindak lanjut, diterbitkannya Undang-Undang Bank Indonesia, pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomnor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ( UULPS). Undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Dalam rangka untuk memperkuat keberadaan Bank Syariah, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berbagai hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud, dijabarkan dalam buku ini.
Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen - D. Y. Witanto

Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen - D. Y. Witanto

Rp. 67.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : MANDAR MAJU
PENULIS : D. Y. WITANTO
HALAMAN : 317 hlm

SINOPSIS
Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut UU Fidusia) telah memberikan banyak kenyamanan bagi para pelaku usaha di bidang pembiayaan, khususnya pada pembiayaan konsumen (consumer finance) yang dalam kurun waktu satu dasawarsa ini telah menjadi primadona di masyarakat. Segi kepraktisan dari lembaga jaminan fidusia merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh jaminan kebendaan lainnya seperti, Gadai, Hipotek dan Hak Tanggungan, karena selain pada umumnya jaminan itu diikat pada benda yang menjadi objek pembiayaan, juga konsumen tidak perlu melepaskan penguasaan benda tersebut kepada pihak kreditor seperti halnya pada lembaga Gadai. Secara substansi UU Fidusia telah mengatur secara rinci menyangkut proses pembebanan, pendaftaran dan eksekusi Jaminan Fidusia sehingga penerima Fidusia tidak perlu lagi merasa khawatir jika dikemudian hari piutangnya tidak mampu untuk ditarik, karena UU telah memberikan kedudukan dan segala fasilitas yang istimewa bagi pemegang Jaminan Fidusia. Meskipun secara normatif UU telah mengaturnya, namun bukan berarti bahwa semua pelunasan utang dengan benda fidusia akan berjalan dengan mulus. Selalu ada benturan dan hambatan dilapangan terutama berkaitan dengan proses eksekusi benda fidusia, karena tidak mudah untuk mengambil alih benda fidusia di tangan debitor, apalagi jika berhadapan dengan debitor yang tidak beritikad baik. Buku ini menguraikan secara lengkap seluk beluk dalam jaminan fidusia dari segi perikatan yang bersifat obligatoir hingga pendaftaran yang menimbulkan hak kebendaan, bahkan dikupas pula secara mendalam tentang problematika eksekusi dalam jaminan fidusia, sehingga kandungan buku ini diharapkan akan bermanfaat bagi para praktisi maupun akademisi yang ingin memperdalam kajian tentang Hukum Jaminan Fidusia.
Kompilasi Hukum Jaminan - Mariam Darus Badrulzaman

Kompilasi Hukum Jaminan - Mariam Darus Badrulzaman

Rp. 60.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : MANDAR MAJU
PENULIS : MARIAM DARUS BADRULZAMAN
HALAMAN : 368 hlm

SINOPSIS
Buku ini dinamakan Kompilasi Hukum Jaminan karena isinya adalah himpunan dari beberapa bidang hukum jaminan atas benda-benda terdaftar yaitu Hak Tanggungan, Hipotik Pesawat Udara dan Helikopter serta Hipotik Kapal. Di dalam buku ini secara maksimal diupayakan untuk menempatkan peraturan Hipotik itu di dalam sistem hukum jaminan nasional, namun tidak mungkin akan sempurna, kecuali jika merupakan produk dari badan legislatif. Penulis juga melakukan analisa, yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penerapan hukum jaminan ini di dalam praktek. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan ahli-ahli hukum.
Hukum Keluarga Islam di Indonesia - Mardani

Hukum Keluarga Islam di Indonesia - Mardani

Rp. 95.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : KENCANA
PENULIS : MARDANI
HALAMAN : 310 hlm

SINOPSIS
Hukum yang paling awal (pertama) dikenal ialah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam a.s. dengan istrinya, Hawa. Kemudian mengalami perubahan dan perkernbangan di sana sini, hukurn-pernikahan dilaksanakan oleh, anak-anak Nabi Adam a.s. secara kontinu dari dahulu hingga sekarang. Di Indonesia hukum keluarga Islam sudah diterapkan sejak abad ke-7 M, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemudian berlanjut hingga era kemerdekaan. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar berlakunya hukum keluarga Islam di Indonesia, di antaranya: UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, UU No. 32 Tahun 1354. Undang-undang ini memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh wilayah Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerin-tah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975, diganti dengan PMA No. 2 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, hukum keluarga Islam telah menjadi hukum positif Indonesia. Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu para mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum, dalam mempelajari mata kuliah Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam merupakan mata kuliah yang harus dikuasai oleh -mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah, karena perkara Hukum Keluarga Islam menurut UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan kompetensi absolut peradilan agama, bagi kaum Muslimin di Indonesia. Buku ini dapat juga dijadikan sumber bacaan oleh para praktisi hukum (para pengacara, hakim di lingkungan Perachlan Agama), untuk menunjang profesi hukumnya.
Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia- Zaeni Assyahadie

Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia- Zaeni Assyahadie

Rp. 98.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : RAJAWALI
PENULIS : ZAENI ASYAHADIE, dkk.
HALAMAN : 316 hlm

SINOPSIS
Buku ini disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sampai kini masih dan/atau sedang berlaku di Indonesia (khususnya UU No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019), yang kemudian disesuaikan dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah Hukum Keluarga yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Fakultas Syariah Universitas Islam. Dalam buku ini, diuraikan secara komprehensif menurut ketentuan Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat hal-hal yang berkaitan dengan Pengertian, Dasar-Dasar Keluarga dan Perkawinan; Rukun dan Syarat Perkawinan; Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan; Perjanjian Perkawinan; Bubarnya Perkawinan/Perceraian; Perkawinan Campuran, Perkawinan dan Perceraian; Pegawai Negeri Sipil; dan Pengangkatan Anak.
Kontitusi & Konstitusionalisme Indonesia - Jimly Asshiddiqie

Kontitusi & Konstitusionalisme Indonesia - Jimly Asshiddiqie

Rp. 122.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : SINAR GRAFIKA
PENULIS : JIMLY ASSHIDDIQIE
HALAMAN : 356 hlm

SINOPSIS
Bukan sekadar karena dikonstruksi dari catatan-catatan yang terserak di berbagai tempat, namun buku ini juga merupakan refleksi dari perjalanan dan keterlibatan saya dalam dunia ilmu hukum. Keterlibatan menjadi akademisi yang mempelajari berbagai wacana ilmu hukum, juga keterlibatan selaku politisi ketika menjadi anggota legislative dan merumuskan wajah dan arah hukum di Indonesia. Dimensi keterlibatan lainnya juga selaku Hakim Konstitusi, yang seringkali disebut sebagai "the guardin of the constitution". Karenanya, sekali lagi, buku ini bukan hasil sulapan sehari.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara - R. Wiyono

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara - R. Wiyono

Rp. 108.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : SINAR GRAFIKA
PENULIS : R. WIYONO
HALAMAN : 316 hlm

SINOPSIS
Buku ini membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum, acara peradilan tata usaha Negara,kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara; Subyek dan Obiyek Sengketa Tata Usaha Negara; pemeriksaan Sidang Pengadilan di tingkat pertama ; Macam Acara Pemeriksaan; Hukum Pernbuktian; Bentuk Putusan; Upaya hukurn; Penundaan dan Eksekusi Putusan.
Hukum Kewarisan - Amin Husein Nasution

Hukum Kewarisan - Amin Husein Nasution

Rp. 48.000

Tambah Ke Keranjang Beli Sekarang
PENERBIT : RAJAWALI
PENULIS : AMIN HUSEIN NASUTION
HALAMAN : 216 hlm

SINOPSIS
Hukum waris merupakan ketentuan yang memuat aturan tentang proses penerusan dan peralihan harta kekayaan kepada satu angkatan kepada angkatan berikutnya. Masalah pewarisan merupakan salah satu permasalahan yang sangat rumit. Bagi sebagian kalangan persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga, untuk dapat mencegah permasalahan mengenai pewarisan tersebut maka peranan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pembagian harta warisan kepada anak, istri/suami, maupun ahli waris yang berhak.